Cara share top up digi vis SMS easy!

Digi ialah sebuah syarikat telekomunikasi di Malaysia dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi terbesar. Sangat meluas digunakan oleh rakyat Malaysia.

Terdapat banyak cara share topup Digi yang korang boleh coba.

Tengok kat sini: cara share topup digi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Akil: Tak Ada Duit dari Pilkada Palangkaraya, Saya Diskon Demi Umat

Gambar
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membantah menerima duit dari penanganan sengketa Pilkada Walikota/Wakil Walikota Palangkaraya, Kalteng. Dia mengaku sempat bicara soal diskon, tapi bukan pengurangan jumlah suap. Pertanyaan jaksa KPK soal duit dari Palangkaraya ini ditanyakan terkait adanya SMS Chairun Nisa soal tawar menawar biaya imbalan untuk pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas. Untuk Gunung Mas, Akil meminta duit Rp 3 miliar. "Apa ada transaksi tawar menawar?" tanya jaksa Pulung R di Pengadilan Tipikor, Kamis (30/1/2014). "Iya ada," jawab Akil. Saat itu Chairun Nisa meminta menawar harga Rp 2-2,5 miliar sekaligus membandingkan dengan Palangkaraya. "SMS Chairun Nisa: Palangkaraya 2 ton," tanya jaksa diiyakan Akil. "Apa memberi 2 ton Palangkaraya?" lanjut jaksa. "Tidak, tidak ada," tegas Akil Dia mengakui menyebut pengurusan Palangkaraya 'didiskon'. Namun diskon yang dimaksud bukan soal besar...
Baca selengkapnya

Tidak Lagi Gratis, Kini Akses NIK Berbayar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menarik tarif Rp 1.000 tiap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Tarif yang dipungut tersebut nantinya diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Dukcapil untuk memelihara dan mengembangkan sistem database kependudukan dalam jangka panjang. "Dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented," ucap Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan tertulis. Oleh karena itu, seperti dikutip KOMPAS.COM , Kemendagri sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut. Meski belum final terkait tarif, tapi bagaimana tanggapan Kompasianer atas regulasi yang tengah dipersiapkan Kemendagri ini? Lalu kira-kira bagaimana ya cara pembayarannya? Apakah rencana ini akan menjauhkan masyarakat dari kemudahan birokrasi? Ataukah dana yang terkumpul memang akan menjamin layanan birokrasi kita lebih baik karena ditunjang ole...
Baca selengkapnya